BAB 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian Anggaran

Secara umum, pengertian anggaran adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untk suatu periode pada maa yang akan datang. Sedangkan secara sempit pengertian anggaran adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode di masa yang akan datang, serta data pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di saat ini dan masa yang lalu.

Tindakan pemerintah yang mempunyai akibat keuangan sehingga negara dibebani kewajiban untuk membayar dan negara memperoleh hak untuk menagih adalah termasuk bidang keuangan negara. Untuk dapat menjabarkan pengertian keuangan negara tersebut secara riil maka diperlukan adanya proses perencanaan (planning). Proses perencanaan dalam kaitannya dengan APBN tentu berkaitan dengan perencanaan keuangan.

Di Indonesia sendiri, pada awal mulanya(pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda) secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja” dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, dan di dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Fungsi Anggaran

Anggaran mempunya beberapa fungsi sebagai berikut :

  1. Sebagai pedoman dalam mengelola negara dalam suatu periode tertentu
  2. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah
  3. Sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijkan yang telah dipilih.

Sistematika Anggaran

Secara garis besar, Anggaran Negara terdiri dari Anggaran Pendapatan Negara dan Anggaran Belanja Negara, sehingga secara lengkap disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam rangka pelaksanaan kegiatan i bidang pemerintahan umum perlu disusun suatu Anggaran Rutin yang terdiri dari :

  1. Anggaran Penerimaan Rutin ( Dalam Negeri)
  2. Anggaran Belanja Rutin

Selain itu, untuk melaksanakan tugas pembangunan (non rutin) perlu disusun Anggaran Pembangunan yang terdiri dari :

  1. Anggaran Penerimaan Bangunan
  2. Anggaran Belanja Pembangunan

Sehingga apabila disusun dalam suatu bentuk struktur, maka akan nampak sebagai berikut :

apbn1 correct

Masing-masing komponen APBN tersebut diatas selanjutnya dapat diuraikan lagi menjadi sebagai berikut :

  1. Anggaran Pendapatan Negara, dibagi menurut sumber-sumbernya yaitu :
    1. Penerimaan Dalam Negeri

a1. Penerimaan Pajak

a2. Penerimaan non Pajak

  1. Penerimaan Pembangunan

b1. Bantuan Program

b2. Bantuan Proyek

  1. Anggaran Belanja Negara, dibagi menurut sumber-sumbernya yaitu :
    1. Anggaran Belanja Rutin

a1. Belanja Pegawai

a2. Belanja Barang

a3. Subsidi daerah Otonom

a4. Cicilan dan Bunga

a5. lain-lain

  1. Anggaran Belanja Pembangunan

b1. Pembiayaan dalam Rupiah

b2. Bantuan Proyek

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah menggunakan prinsip “Anggaran Berimbang” yang artinya adalah bahwa belanja negara harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini :

apbn 2

Sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa secara garis besar kegiatan pemerintah terdiri dari kegiatan yang bersifat rutin dan non rutin. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan. Usaha tersebut secara garis besar dapat dipenuhi melalui penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari luar negeri (pinjaman luar negeri) yang sering disebut juga sebagai penerimaan pembangunan.

Siklus APBN

Siklus Anggaran merupakan suatu mata rantai kegiatan sejak anggaran direncanakan sampai dengan kegiatan perhitungan anggaran. Penggunaan istilah dan jumlah tahapan-tahapan dalam siklus anggaran ini menurut beberapa penulis tidak selalu sama, misalnya A. Husein dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Anggaran, mengelompokkan tahapan dalam silus anggaran sebagai berikut :

  1. Perencanaan APBN
  2. Penetapan APBN
  3. Pengesahan APBN
  4. Pelaksanaan APBN
  5. Perhitngan APBN

Sementara itu Revrisond Baswir dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintahan Indonesia membagi siklus anggaran kedalam 4 tahapan sebagai berikut :

  1. Penyusunan
  2. Pengesahan
  3. Pelaksanaan
  4. Pertanggungjawaban

Azmy Akhir dalam bukunya yang berjudul Masalah Pengurusan Keuangan Negara: Suatu Pengantar Tekhnis, lebih cenderung membagi siklus anggaran kedalam 3 fase (tahap) berikut ini :

  1. Fase Persiapan Rancangan Anggaran
  2. Fase Pelaksanaan Anggaran
  3. Fase Perhitungan Anggaran

Dari uraian diatas selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar siklus anggaran (budget cyclus) meliputi 5 tahapan berikut ini :

  1. Persiapan (perencanaan) anggaran
  2. Pengesahan (penetapan) anggaran
  3. Pelaksanaan anggaran
  4. Pertanggungjawaban (pengawasan) anggaran
  5. Perhitungan anggaran

Sehingga apabila digambarkan akan nampak sebagai berikut :

apbn 3

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/akuntansipemerintahan/bab2-anggaranpendapatandanbelanjanegara.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s