REVIEW JURNAL ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Nama    : Yudha Permana

NPM      : 27212893

Kelas    : 4EB18

Dosen   : Sri Wahyu Handayani

ANALISIS KRITIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA

Amrizal
STIE Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu Jakarta Selatan
Email: amrizalkotoo@yahoo.co.id

Abstract
Public accountant is a profession that a tremendous respect for moral values and ethics, the public accounting profession in order to earn a respectable place in the public it is necessary to build public trust and public interest. Conflict of interest occurs when the practitioners of public accounting as a profession and a public accounting firm as a service company should provide quality services to its clients. It is a challenge to test idealism, morals and ethics of the accountant. Violation of professional standards of public accountant is a reflection of moral and ethical practitioners of public accountants. Several violations such as: audit deadline, the collusion between the accountant with a client, do not keep integrity and competency. Violating the independence, morally or in fact. The impact of code violations committed public accountant including losses to investors or other stakeholders who utilize public accountant audit results. Disappear or diminished public confidence in the public accounting profession, the accounting profession will ultimately harm themselves. Public accountant office conducting violations against the public accounting profession, the trend is likely to increase, this is caused by the growing public access to public accounting profession itself, as long as the public accountant to be behind the Great Wall of that can not be reached by the public or the media.

Kata Kunci: Manipulasi, Independen, Integritas

PENDAHULUAN

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk jasa akuntan.Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas akuntan publik akan menjadi lebih baik, jika profesi tersebut menerapkanstandar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia. SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu: pertama Prinsip Etika di mana prinsip ini memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Kedua Aturan Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Ketiga Interprestasi Aturan Etika, merupakan interprestasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Menurut Machfoedz (1997), seorang akuntan dikatakan profesional apabila memenuhi tiga syarat, yaitu berkeahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Karakter menunjukkan kepribadian seorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya. Adams, et al dalam Ludigdo (2007) menyatakan, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat antara lain:

  1. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis.
  2. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.
  3. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya.

Daftar Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan
Kasus Detail Kasus KAP Arthur Andersen dan Enron (2001)
1. Manipulasi laporan keuangan dengan tidak melaporkan jumlah hutang perusahaan.
2. Penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, yang sebelumnya dinyatakan bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $US 393 juta, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $US 644 juta. KAP Arthur Andersen juga melakukan manipulasi atas sembilan dari sepuluh perusahaan (bank) yang diaudit sepanjang 1995- 1997.
Sembilan KAP (2001)                                                                                                      Kasus ini mencuat karena Indonesia CorruptionWatch (ICW) meminta polisi mengusut Sembilan KAP. Hasil investigasi ICW menemukan, semibilan KAP tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank – bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank – bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun N1999.
PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (2005)                                                                      Manipulasi laporan keuangan di mana seharusnya perusahaan merugi namun dilaporkan memperoleh keuntungan. Terdapat sejumlah pos yang seharusnya dinyatakan sebagai beban, tetapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan.                                                                                                           Perusahaan Raden Motor dan BRI Cab. Jambi (2010) Manipulasi laporan keuangan Raden Motor dalam rangka memperoleh kucuran kredit dari BRI Cab. Jambi
Gayus Tambunan (2010) Mafia pajak (penggelapan
pajak).
Bank Mutiara terhadap nasabah (2012)
Pelanggaran kode etik dalam akuntansi karena terdapat hak-hak dari nasabah yang
tidak terpenuhi.

Di atas adalah daftar sejumlah kasus manipulasi laporan keuangan yang melanggar kode etik profesi akuntan selama 15 tahun terakhir yang dikompilasi dari berbagai sumber.Membaca uraian itu, terjadi pelanggaran etika profesi dan secara bersamaan telah melanggar etika bisnis. Ada lima prinsip etika bisnis menurut Keraf (1998), diantaranya adalah: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip otonomiadalah sikap dan
kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertindak secara otonom mengandaikan adanya kebebasan mengambil keputusan dan bertindak menurut keputusan itu. Otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab seseorang meliputi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan. Prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain, dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan
sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis. Prinsip keadilan menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya. Sementara prinsip hormat pada diri sendiri mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kode etik profesi oleh KAP akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakatterhadap profesi akuntan publik. Padahal hasil audit dari Akuntan publik merupakan referensi yang sangat berharga bagi para para pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam mengambil keputusan ekonomi. UU. No. 5/2011 tentang
Akuntan Publik menyatakan bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional
yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang
keuangan. Terjadinya kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut menunjukkan bahwa
menegakkan kode etik akuntan publik tidaklah mudah. Arens dan Loebbecke (2000)
menyatakan, persoalannya terletak pada dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Profesi akuntan publik sering dihadapkan pada dilema etis dari setiap jasa yang ditawarkan. Situasi konflik dapat terjadi ketika seorang akuntan publik harus membuat profesional judgement dengan mempertimbangkan sudut pandang moral. Situasi konflik atau dilema etis merupakan tantangan bagi profesi akuntan publik. Untuk itu mutlak diperlukan kesadaran etis yang tinggi, yang menunjang sikap dan perilaku etis akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik tersebut. Terdapat banyak faktor (baik faktor eksternal maupun internal) yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis Akuntan Publik. Di samping masalah mikro-individual itu, profesi akuntan juga dihadapkan pada masalah paradigma audit yang antara lain:
1. Setiap negara masih mempunyai prinsip dan standar akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda dengan negara lainnya.
2. Profesi akutansi di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi. Dengan demikian, perbedaan sistem dan prinsip akutansi serta audit sangat menyulitkan perusahaan-perusahaan multinational. Perusahaan yang telah beroperasi melampaui batas-batas wilayah negaranya untuk menyusun laporan keuangan gabungan atau keuangan konsolidasi sebagai satu kesatuan entitas. Jika suatu entitas perusahaan ingin go public di suatu negara, maka setiap pengatur (regulator) di negara tersebut mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akutansi yang berlaku di negara pengatur tersebut. Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam mengkaji profesi akuntan dengan berbagai masalahnya, terutama di Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini pertama menganalisis bentuk–bentuk pelanggran yang dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik. Kedua mengkaji dampak pelanggaran kode etik tersebut dan ketiga aspek pelanggran dan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pelangaran.

METODE
Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi literatur. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang mengangkat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP, seperti majalah, koran, jurnal, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu, data juga dikumpulkan dari kementerian Keuangan RI dan lembaga profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia.Teknik analisis menggunakan kerangka “analisis kritis”. Yang dimaksud dengan analitis-kritis adalah metode dengan mengkaji fenomena yang terjadi disertai dengan argumentasi teoritik. Dalam kerangka itu, pendekatan penulisan artikel ini menggunakan
pendekatan keterpaduan (integrality). Pendekatan keterpaduan menekankan pada pentingnya keterkaitan (linkages) teoritik dengan fakta dan fenomena sebagai basis
analisis. Pendekatan keterpaduan ini juga merupakan sudut pandang (perspektif) penulis
atas persoalan inti yang dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari tahun 2004 sampai dengan 2009, terdapat 52 kasus pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh akuntan publik. Berikut ini adalah data yang dikutip dari Agoes (2012) terkait dengan pelanggaran tersebut. Secara spesifik, berikut ini beberapa
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Akuntan Publik dan atau KAP.
1. AP Biasa Sitepu
Hasil Temuan: ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Kredit macet Rp 52 Miliar, atas nama perusahaan Raden Motor nasabah bank BRI.
Analisis: akuntan Publik dapat dikatakan tidak bersalah, sepanjang sudah melakukan
pemeriksaan atas laporan keuangan klien sesuai dengan standar minimal yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui standar professional akuntan
publik, Akuntan Publik Sitepu berdasarkan hasil temuan melakukan kesalahan yaitu tidak memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi perusahaan, sehingga pihak BRI selalu pemakai laporan keuangan salah dalam melakukan analisis kredit.
2. AP Drs. PetrusMitraWinata dan Rekan
Hasil temuan: melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Pelanggaran itu berkaitandengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku
berakhir 31 Desember 2004 dan pelanggaran atas pembatasan penugasan
audit umum, melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari
tahun 2001 sampai 2004.
Analisis: dalam rangka menjaga independensi auditor maka seorang Akuntan Publik hanya diperbolehkan melakukan audit umum terhadap kliennya maksimal tiga tahun berturut-turut, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/pmk.01/2008 tentangJasa Akuntan Publik. Pembatasan masa pemberian jasa pasal 3 (1) dinyatakan:
“pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut
3. AP dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno
Hasil temuan: pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini
dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.
Analisis: pelanggaran oleh Akuntan Publik Djoko Sutardjo, sama halnya dengan (AP) Drs. Petrus Mitra Winata.
4. Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta
Hasil temuan: melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi,dimana dalam standar teknis
setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar
teknis dan standar profesional yang relevan,sesuai dengan keahliannya dan
dengan berhati-hati.
Analisis: pelanggran terhadap standar teknis merupakan cerminan bahwa
Akuntan Publik belum menjalankan tugas sebagai seorang yang profesional. Hal ini
juga mencerminkan jeleknya kualitas akuntan publik, baik dari aspek kompetensi
maupun aspek moralitas.
5. Siddharta Siddharta & Harsono
Hasil temuan: menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai
siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar
kliennya PT. Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat
di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut
drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu.
Analisis: pelanggran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Siddharta Siddharta &
Harsono sudah termasuk pelanggran berat disamping melakukan tindakan pidana
menyogok petugas pajak juga melanggar kode etik profesi, tindakan yang dilakukan
sangat merugikan organisasi profesi, namun sayangnya karena perusahaan yang
terlibat adalah perusahaan besar di Amerika Serikat (Baker Hughes Inc)
akhirnya kasusnya diselasaikan diluar pengadilan.
6. Hans Tuanakotta danMustofa (HTM)
Hasil temuan: kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena
nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT. Kimia
Farma menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1
dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001.Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan.Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Analisis: kegagalan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) dalam menemukan kesalahan atau kecurangan merupakan salah satu risiko audit. Resiko audit dapat dikelompokan atas tiga yaitu risiko inheren, risiko deteksi dan risiko pengendalian. Namun demikian kita perlu berfikir lebih kritis, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) bukan KAP pemula, perlu
penelusuran lebih dalam adanya kemungkinan KAP bekerja tidak profesional. Mencermati beberapa pelanggran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP, kita patut prihatin mengingat bidang pekerjaan profesional sangat mengutamakan kepercayaan, public trust and public interest harus merupakan suatu yang sakral bagi praktisi akuntan Publik. Oleh sebab itu sistem yang sudah dibangun harus dilaksanakan agar profesi akuntan publik mendapatkan tempat yang terhormat bagi klien, dunia usaha, pemerintah dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap profesi akuntan publik. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, yang selanjutnya disingkat PPAJP adalah unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Akuntan. Sanksi dapat diberikan kepada Kantor Akuntan Pablik (KAP) berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pertama, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada UU. No. 5/2011 ayat (1) dapat berupa: a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu; b. peringatan tertulis; c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;d. pembatasan pemberian jasa tertentu;e. pembekuan izin;f. pencabutan izin; dan/atau g. denda. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat tiga huruf g dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kedua Pidana UU. No. 5/2011 Pasal 55 tentang Akuntan Publik yang:
a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan
data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Peraturan Pemerintah No. 84/2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik menyatakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dalam rangka untuk melindungi masyarakat, UU. No. 5/2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen. Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan Komite akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik. Komite bertugas memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik serta berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan/atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap
Akuntan Publik dan/atau KAP. Pertimbangan yang diberikan oleh Komite mencakup
pertimbangan terhadap:
1. Kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
2. Penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
3. Hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka dapat kita simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik akuntna publik dan pelanggran yang dilakukan oleh Akuntan publik atau KAP.
1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik diantaranya: pelanggran batas waktu audit, sesuai dengan undang-undang akuntan maksimal 3 tahun berturut-turut bagi akuntan publik dan enam tahun berturut-turut bagi KAP, adanya kolusi antarakuntan dengan klien, tidak menjaga integritas dan kompetensi

2. Dampak pelanggaran kode yang dilakukan Akuntan publik diantaranya kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, hilang atau berkurang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, pada akhirnya akan
merugikan profesi akuntan itu sendiri.

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP cenderung meningkat. Hal ini disebabkan
oleh semakin besarnya akses masyarakat terhadap profesi akuntan publik itu sendiri, selama ini akuntan publik berada dibalik tembok raksasa yang tak dapat dijangkau oleh masyarakat atau media.

DAFTAR PUSTAKA
Agoes S., 2012, Auditing Pentunjuk praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Arens A.A, dan Loebbecke J.K., 2000,Auditing Suatu Pendekatan Terpadu,Jilid 1. (Terj),
Erlangga, Jakarta.
Keraf. A., S., 1998,Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, Penerbit Kanisius., Yogyakarta.
Ludigdo, U., 2007,Paradoks Etika Akuntan,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Machfoedz, M., 1997, Strategi Pendidikan Akuntansi dalam Era Globalisasi. Jurnal Perspektif FE-UNS. Edisi Juli-September.
Mulyadi, 2002,Auditing, Edisi 6,Salemba Empat, Jakarta.

REVIEW JURNAL

  • Judul                      : ANALISIS KRITIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI  INDONESIA
  • Peneliti                   : Amrizal
  • Tujuan Penelitian  : Tujuan penelitian ini pertama menganalisis bentuk–bentuk pelanggran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Kedua mengkaji dampak pelanggaran kode etik tersebut dan ketiga aspek pelanggran dan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pelangaran.
  • Metode Penelitian:

Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi literatur. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang mengangkat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP, seperti majalah, koran, jurnal, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu, data juga dikumpulkan dari kementerian Keuangan RI dan lembaga profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia.

  • Hasil Penelitian :

Dari tahun 2004 sampai dengan 2009, terdapat 52 kasus pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh akuntan publik. Berikut ini adalah data yang dikutip dari Agoes (2012) terkait dengan pelanggaran tersebut. Secara spesifik, berikut ini beberapa
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Akuntan Publik dan atau KAP.
1. AP Biasa Sitepu
Hasil Temuan: ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Kredit macet Rp 52 Miliar, atas nama perusahaan Raden Motor nasabah bank BRI.
Analisis: akuntan Publik dapat dikatakan tidak bersalah, sepanjang sudah melakukan
pemeriksaan atas laporan keuangan klien sesuai dengan standar minimal yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui standar professional akuntan
publik, Akuntan Publik Sitepu berdasarkan hasil temuan melakukan kesalahan yaitu tidak memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi perusahaan, sehingga pihak BRI selalu pemakai laporan keuangan salah dalam melakukan analisis kredit.
2. AP Drs. PetrusMitraWinata dan Rekan
Hasil temuan: melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Pelanggaran itu berkaitandengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku
berakhir 31 Desember 2004 dan pelanggaran atas pembatasan penugasan
audit umum, melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari
tahun 2001 sampai 2004.
Analisis: dalam rangka menjaga independensi auditor maka seorang Akuntan Publik hanya diperbolehkan melakukan audit umum terhadap kliennya maksimal tiga tahun berturut-turut, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/pmk.01/2008 tentangJasa Akuntan Publik. Pembatasan masa pemberian jasa pasal 3 (1) dinyatakan:
“pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut
3. AP dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno
Hasil temuan: pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.
Analisis: pelanggaran oleh Akuntan Publik Djoko Sutardjo, sama halnya dengan (AP) Drs. Petrus Mitra Winata.
4. Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta
Hasil temuan: melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi,dimana dalam standar teknis
setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar
teknis dan standar profesional yang relevan,sesuai dengan keahliannya dan
dengan berhati-hati.
Analisis: pelanggran terhadap standar teknis merupakan cerminan bahwa
Akuntan Publik belum menjalankan tugas sebagai seorang yang profesional. Hal ini
juga mencerminkan jeleknya kualitas akuntan publik, baik dari aspek kompetensi
maupun aspek moralitas.
5. Siddharta Siddharta & Harsono
Hasil temuan: menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai
siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar
kliennya PT. Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat
di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut
drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu.
Analisis: pelanggran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Siddharta Siddharta &
Harsono sudah termasuk pelanggran berat disamping melakukan tindakan pidana
menyogok petugas pajak juga melanggar kode etik profesi, tindakan yang dilakukan
sangat merugikan organisasi profesi, namun sayangnya karena perusahaan yang
terlibat adalah perusahaan besar di Amerika Serikat (Baker Hughes Inc)
akhirnya kasusnya diselasaikan diluar pengadilan.
6. Hans Tuanakotta danMustofa (HTM)
Hasil temuan: kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena
nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT. Kimia
Farma menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1
dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001.Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan.Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Analisis: kegagalan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) dalam menemukan kesalahan atau kecurangan merupakan salah satu risiko audit. Resiko audit dapat dikelompokan atas tiga yaitu risiko inheren, risiko deteksi dan risiko pengendalian. Namun demikian kita perlu berfikir lebih kritis, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) bukan KAP pemula, perlu
penelusuran lebih dalam adanya kemungkinan KAP bekerja tidak profesional. Mencermati beberapa pelanggran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP, kita patut prihatin mengingat bidang pekerjaan profesional sangat mengutamakan kepercayaan, public trust and public interest harus merupakan suatu yang sakral bagi praktisi akuntan Publik. Oleh sebab itu sistem yang sudah dibangun harus dilaksanakan agar profesi akuntan publik mendapatkan tempat yang terhormat bagi klien, dunia usaha, pemerintah dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap profesi akuntan publik. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, yang selanjutnya disingkat PPAJP adalah unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Akuntan. Sanksi dapat diberikan kepada Kantor Akuntan Pablik (KAP) berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pertama, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada UU. No. 5/2011 ayat (1) dapat berupa: a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu; b. peringatan tertulis; c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;d. pembatasan pemberian jasa tertentu;e. pembekuan izin;f. pencabutan izin; dan/atau g. denda. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat tiga huruf g dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kedua Pidana UU. No. 5/2011 Pasal 55 tentang Akuntan Publik yang:
a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan
data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Peraturan Pemerintah No. 84/2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik menyatakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dalam rangka untuk melindungi masyarakat, UU. No. 5/2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen. Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan Komite akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik. Komite bertugas memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik serta berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan/atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap
Akuntan Publik dan/atau KAP. Pertimbangan yang diberikan oleh Komite mencakup
pertimbangan terhadap:
1. Kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
2. Penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
3. Hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

 

KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka dapat kita simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik akuntna publik dan pelanggran yang dilakukan oleh Akuntan publik atau KAP.

  1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik diantaranya: pelanggran batas waktu audit, sesuai dengan undang-undang akuntan maksimal 3 tahun berturut-turut bagi akuntan publik dan enam tahun berturut-turut bagi KAP, adanya kolusi antarakuntan dengan klien, tidak menjaga integritas dan kompetensi
  2. Dampak pelanggaran kode yang dilakukan Akuntan publik diantaranya kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, hilang atau berkurang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, pada akhirnya akan
    merugikan profesi akuntan itu sendiri.
  3. Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya akses masyarakat terhadap profesi akuntan publik itu sendiri, selama ini akuntan publik berada dibalik tembok raksasa yang tak dapat dijangkau oleh masyarakat atau media.

 

 

REFERENSI :

http://www.liquidity.stiead.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/5-AMRIZAL_VOL3.pdf

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s